Penerimaan CPNS Kab. Tanjab Barat TH 2010

Pemkab Tanjung Jabung Barat berdasarkan Pengumuman Nomor: 810/2485/BKD akan menerima CPNS untuk Daerah Kab. Tanjab Barat sejumlah 308 orang yang terdiri dari Tenaga Guru 108 orang, Tenaga kesehatan 72 orang dan Tenaga Teknis 128 orang, termasuk 16 orang untuk lulusan SLTA sederajat. Bagi yang berminat, buruan jangan sampai ketinggalan

Untuk mengetahui formasi dan syarat syarat Download disini

SELEKSI CPNS KPU PUSAT

PENGUMUMAN

NOMOR 3351/15/XI/2008

Komisi Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi warga negara Republik Indonesia, pria dan wanita lulusan Sarjana (S1), Diploma III (D-III), untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Lampung, Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat KPU Provinsi Jabar dan Sekretariat KPU Provinsi Jatim, dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan formasi sebagai berikut :

I. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN FORMASI

(1) S1 Fisip Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Adm. Negara, Ilmu Hub. Internasional dibutuhkan 39 formasi di : Pusat 22, Lampung 5, DKI 1, Jabar 4, Jatim 7;

(2) S1 Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Adm. Negara dibutuhkan 29 formasi di : Pusat 13, Lampung 5, DKI 1, Jabar 4, Jatim 6;

(3) S1 Ekonomi Akuntansi dibutuhkan 11 formasi di : Pusat 9, Lampung 1, Jabar 1;

(4) S1 Ekonomi Manajemen dibutuhkan 22 formasi di : Pusat 8, Lampung 5, DKI 1, Jabar 4, Jatim 4;

(5) S1 Teknik Komputer dibutuhkan 8 formasi di Pusat; (6) S1 Manaj. Informatika dibutuhkan 11 formasi di Pusat; (7) S1 Komunikasi Jurnalistik dibutuhkan 2 formasi di Pusat;

(8) S1 Komunikasi Hub. Masyarakat dibutuhkan 3 formasi di Pusat;

(9) S1 Teknik Elektro dibutuhkan 2 formasi di Pusat;

(10) S1 Teknik Sipil dibutuhkan 1 formasi di Pusat;

(11) S1 Teknik Planologi dibutuhkan 1 formasi di Jatim; (12) S1 Psikologi dibutuhkan 2 formasi di Pusat;

(13) S1 Agama dibutuhkan 2 formasi di Pusat;

(14) S1 Pertanian dibutuhkan 4 formasi di : Pusat 1 dan Jatim 3;

(15) S1 Pendidikan dibutuhkan 2 formasi di Pusat;

(16) S1 Sastra Inggris dibutuhkan 3 formasi di Pusat;

(17) D-III Ekonomi Akuntansi dibutuhkan 25 formasi di : Pusat 10, Lampung 4, DKI 1, Jabar 3, Jatim 7;

(18) D-III Komputer dibutuhkan 23 formasi di : Pusat 11, Lampung 4, Jabar 3, Jatim 5;

(19) D-III Desain Visual dibutuhkan 2 formasi di Pusat; (20) D-III Desain Grafis dibutuhkan 2 formasi di Pusat; (21) D-III Kearsipan dibutuhkan 3 formasi di Pusat;

(22) D-III Komunikasi/Humas dibutuhkan 14 formasi di : Pusat 2, Lampung 4, Jabar 3, Jatim 5;

(23) D-III Manajemen Informatika dibutuhkan 1 formasi di Jatim;

(24) D-III Manajemen Agribisnis dibutuhkan 1 formasi di Jatim.

II. PERSYARATAN UMUM

Warga Negara Indonesia; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/Polri atau pegawai swasta; Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS, Calon/Anggota TNI/Polri; Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik.

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI

a. Persyaratan IPK bagi pelamar berpendidikan S1 minimal : 2,7 (dua koma tujuh); D-III minimal : 2,6 (dua koma enam). Berusia tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) per 1 Januari 2009;

b. Surat lamaran harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda-tangani sendiri oleh pelamar dan bermaterai 6000,- ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dengan melampirkan :

(1) Foto copy Sah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Foto copy Transkrip nilai Akademik, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

(2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, yang masih berlaku

(3) Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;

(4) Pas Foto Berwarna terakhir 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, bagian belakang photo ditulis nama pelamar;

(5) Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia diatas materai 6000,- dan dimasukkan ke dalam map untuk S1 berwarna biru sedangkan D-III berwarna merah dan dimasukkan ke dalam amplop, disudut kiri atas ditulis kualifikasi pendidikan dan dikirim ke PO BOX 4370 JKP 10043 paling lambat Cap Pos tanggal 27 Nopember 2008.

c. Pendaftar/Pelamar wajib mendaftarkan melalui Website KPU, dengan mengisi form yang telah disediakan.

d. Pendaftar/Pelamar yang telah mengisi form secara lengkap diharuskan mencetak :

(1) Registrasi Pendaftaran 1 rangkap dan di diberi foto terbaru ukuran 3x4;

(2) Registrasi Tanda Peserta Tes Tertulis 2 rangkap, yang masing-masing diberi foto terbaru ukuran 3x4. Registrasi tersebut dimasukkan bersamaan dengan berkas persyaratan administrasi lainnya (khusus Registrasi Tanda Peserta Tes Tertulis yang dikirim 1 rangkap, sedangkan 1 rangkap lagi harus dibawa pada saat mengikuti Tes Tertulis jika Pendaftar/Pelamar telah Lulus Seleksi Administrasi).

IV. MATERI, JADUAL TEST DAN LAIN-LAIN

a. Pelamar yang lulus administrasi akan diumumkan melalui internet (Website KPU) www.kpu.go.id paling lambat tanggal 3 Desember 2008.

b. Ujian tertulis berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD), meliputi : (1) Tes Pengetahuan Umum (TPU); (2) Tes Bakat Skolastik (TBS); (3) Tes Skala Kematangan (TSK), (4) Tes Kompetensi Bidang (TKB) ; dan Bahasa Inggris.

c. Ujian tertulis dilaksanakan di Kampus IPDN Jatinangor- Sumedang pada tanggal 7 Desember 2008 pukul 08.00 WIB sd selesai, diharapkan hadir 30 menit sebelum tes dimulai,? dan membawa pensil 2B, Paperboard (Alas Tulis) dan perlengkapan alat tulis lainnya.

d. Pengumuman lebih lanjut dapat melihat di www.kpu.go.id (Website KPU)

Jakarta, 22 Nopember 2008

PANITIA SELEKSI CPNS KPU

Post by Krie

Tanjab Barat Terima CPNS

Pendaftaran Terakhir Pada 4 Desember 2008

Pemkab Tanjung Jabung Barat berdasarkan Pengumuman Nomor: 810/2559/BKD tertanggal 20 November 2008 akan menerima CPNS untuk Daerah Kab. Tanjab Barat sejumlah 336 orang yang terdiri dari Tenaga Guru 230 orang, Tenaga kesehatan 60 orang dan Tenaga Teknis 46 orang. Bagi yang berminat, buruan jangan sampai ketinggalan

Untuk mengetahui formasi Download disini

A. TAHAPAN SELEKSI

1. Tanggal 20 November 2008 hingga 4 Desember 2008 melalui Kantor Pos yang dialamatkan Kepada
2. Tanggal 12 Desember 2008 Pengumuman Hasil seleksi Administrasi
3. Tanggal 15 s/d 17 Desember 2008 Pengambilan nomor ujian
4. Tanggal 21 Desember 2008 tes tertulis, dimulai dari pukul 08.00 wib hingga selesai.
5. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 12 Januari 2009

B. TAHAPAN SELEKSI DAN MATERI SELEKSI

Seleksi dilakukan melalui 2 tahap, Seleksi Administrasi dan Ujian tertulis. Adapun materi ujian tertulis terdiri dari;

1. Tes Pengetahuan Umum
2. Tes Bakat Skolastik
3. Tes Skala Kematangan

C. PERSYARATAN:

1. Usia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2008 atau 40 tahun bagi yang bekerja pada instansi atau Lembaga Swadaya yang ber badan hukum dengan masa kerja paling kurang 5 tahun pada tanggal 17 April 2002
2. Permohonan ditulis tangan memakai tinta hitam dengan huruf balok diatas kertas HVS dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- dengan menyebutkan tugas/pekerjaan yang akan dilamar ditujukan kepada:

       YTH. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

       DI  KUALA TUNGJKAL

1. Photo Copy Ijazah dan Transkrip Nilai serta akta mengajar (bagi pelamar Guru) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang. Bagi lulusan PTS yang didalam ijazahnya tidak tercantum Akreditasi (status izin PTS) agar melampirkan foto copy izin Dirjen Dikti atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perguruan tinggi tersebut yang telah dilegalisir
2. Foto kopi KTP yang Masih berlaku
3. Pas Photo hitam Putih ukutan 3 X 4 cm 3 lembar
4. Bagi penyandang cacat mencantumkan tingkat dan jenis kecacatannya serta tugas/pekerjaan yang akan dilamar pada permohonan pelamar
5. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan kedalam map tulang (snelhecter) dengan ketentuan:

       Pendidikan D-II sedeerajat warna HIJAU

       Pendidikan D-III sederajat Wana BIRU

       Pendidikan S-1 sederajat Warna MERAH

Kemudian dimasukkan dalam amplop tertutup dengan mencantumkan pada sudut kiri atas amplop:

1. Kualifikasi Pendidikan
2. Tugas/Pekrjaan yang dilamar

Berkas dikirim melalui Kantor Pos yang dialamatkan Kepada

      BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

      CQ. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

      JL. GATOT SUBROTO (MANUNGGAL I) N0. 5

      KUALA TUNGKAL

Untuk mengetahui formasi yang dibutuhkan, Download disini

KPU JUGA TERIMA CPNS

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi dan Sumater Selatan (Sumsel) terima 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penerimaan CPNS tahun 2008 untuk sekretariat KPU Provinsi se Jambi dan Sumsel terbagi atas 46 CPNS untuk Sumsel dan 22 CPNS untuk Jambi. Keseluruhan formasi ini terdiri dari beberapa kualifikasi pendidikan.

Sayuti Hadim ketua panitia pelaksana CPNS KPU ini dalam rilisnya menyebutkan, selain kualifikasi pendidikan S1 juga diterima pendaftar tamatan D 3. untuk S1 diantaranya terdapat FISIP Ilmu pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara. Ada juga Ilmu Hubungan Internasional, S1 Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Selain itu S1 ekonomi Manajemen, Ekonomi akuntansi serta D3 dengan jurusan yang sama. Berikutnya D 3 komputer, komunikasi/humas dan manajemen informatika juga termasuk dalam formasi tahun ini. Untuk syarat, setiap pelamar harus melampirkan foto copi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat, pas foto terakhir 3x4 sebanyak 4 lembar. Untuk standar nilai, IPK pelamar minimal 2.7 untuk S1. lamaran dikirim ke PO NOX 3009 Palembang.

Sayuti juga menyebutkan bahwa usia pelamar maksimal 35 tahun dan bagi pelamar yang berstatus tenaga honorer menyertakan surat pernyataan dari sekretaris KPU kabupetan/kota dan diketahui oleh sekretaris KPU Provinsi. Berkas lamaran harus diterima paling lambat 24 November hingga 28 November cap Pos. Selanjutnya pendaftaran akan diumumkan masing-masing di KPU provinsi dan seleksi administrasi akan dilakukan di KPU Provinsi Sumsel tanggal 26 November s/d 1 Desember. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi selanjutnya dapat mengambil tanda peserta ujian dari tangga 2 s/d 3 Desember.

Sumber: Jambi Ekpres

Provinsi Jambi Terima CPNS

Wah... Sepertinya pada akhir-akhir tahun seperti ini setiap instansi dan daerah-daerah melakukan rektument PNS, tak terkecuali di Provinsi Jambi juga melakukan rekrutmen CPNS dan bahkan kabarnya dalam minggu ini juga akan menyusul Rekrutment CPNS untuk tingkat Kabupaten yang ada diseluruh Provinsi Jambi, berikut ini saya sertakan informasi Penerimaan CPNS untuk Provinsi Jambi.


PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 1
JAMBI


PENGUMUMAN
NOMOR : 810/4833/UP
TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008

BERDASARKAN SURAT MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR B/243.P/M.PAN/10/2008 TANGGAL 31 OKTOBER 2008 PERIHAL PERSETUJUAN RINCIAN FORMASI CPNS DAERAH TAHUN 2008, BAHWA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI AKAN MENERIMA CPNS DAERAH YANG BERASAL DARI PELAMAR UMUM SEJUMLAH 127 (SERATUS DUAPULUH TUJUH) ORANG YANG AKAN DITEMPATKAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN, TENAGA TEKNIS SERTA PELATIH OLAHRAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

SYARAT DAN KETENTUAN CALON PESERTA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DIMAKSUD TERDIRI DARI :

I. SYARAT-SYARAT UMUM
1. WARGA NEGARA INDONESIA
2. TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, KARENA MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN.
3. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA.
4. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON/PEGAWAI NEGERI SIPIL
5. MEMPUNYAI PENDIDIKAN, KECAKAPAN, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN.
6. BERKELAKUAN BAIK.
7. SEHAT JASMANI DAN ROHANI.
8. BERSEDIA DITEMPATKAN DISELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH.

II. SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI ATLIT DAN PELATIH BERPRESTASI

1. MEMILIKI PRESTASI NYATA DENGAN MEDALI BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, PADA
A. ASIAN GAMES ATAU OLIMPIADE/PARA OLIMPIC, MINIMAL JUARA III/MEDALI PERUNGGU
B. PEKAN OLAHRAGA SEA GAMES/PARA GAMES, MINIMAL JUARA II/MEDALI PERAK
C. PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) / PEKAN OLAHRAGA CACAT NASIONAL (PORCANAS) SEBAGAI JUARA I / MEDALI EMAS.
YANG DIBUKTIKAN DENGAN PIAGAM/SERTIFIKAT ATAS PRESTASINYA YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA/INDUK ORGANISASI OLAHRAGA YANG BERWENANG.

2. EVENT KEJUARAAN / KEGIATAN KEOLAHRAGAAN DILUAR TERSEBUT PADA POINT 1 TIDAK TERMASUKDALAM KETENTUAN PERATURAN INI.
3. MEMPUNYAI KECAKAPAN, KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN SEBAGAI PELATIH OLAHRAGA, YANG DIBUKTIKAN DENGAN FOTO COPY SAH SERTIFIKAT/PIAGAM KEPELATIHAN YANG DIKELUARKAN OLEH INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA ATAU LEMBAGA YANG MEMBIDANGI KEOLAHRAGAAN.
4. MEMILIKI PENGALAMAN SEBAGAI PELATIH YANG MENGHASILKAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI,BAIK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, YANG DIBUKTIKAN DENGAN FOTO COPY SAH SERTIFIKAT/PIAGAM/SURAT KETERANGAN DARI INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA ATAU LEMBAGA YANG MEMBIDANGI KEOLAHRAGAAN.
5. MEMILIKI INTEGRITAS DAN KOMITMEN PADA BIDANG OLAHRAGA YANG DINYATAKAN DALAM SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA / ORGANISASI OLAHRAGA YANG BERWENANG.
6. MEMILIKI PENDIDIKAN FORMAL MINIMAL SLTA ATAU YANG SEDERAJAT.
7. BERSEDIA MENJADI PELATIH OLAHRAGA SESUAI DENGAN KOMPETENSI KEOLAHRAGAAN YANG DIPERSYARATKAN, DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN

III. BAGI PELAMAR YANG MENGIRIMKAN BERKAS LAMARAN SEBELUM ATAU SESUDAH TANGGAL JADWAL PENGIRIMAN/PENERIMAAN BERKAS LAMARAN CPNS YANG DITETAPKAN/DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT ATAU GUGUR.

IV. BERKAS LAMARAN YANG TELAH DITERIMA PANITIA TIDAK DAPAT DIAMBIL KEMBALI.

V. KETENTUAN PANITIA DALAM HAL PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 INI TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT DAN SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI PETUNJUK DARI PEMERINTAH.

VI. SETIAP PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

VII. MATERI UJIAN :
1. TES KOMPETENSI DASAR (TKD)
a. TES PENGETAHUAN UMUM (TPU);
b. TES BAKAT SKOLASTIK (TBS);
c. TES SKALA KEMATANGAN (TSK).

VIII. TATA CARA LAMARAN DAN KETENTUAN LAIN :
1. BERKAS DIKIRIM MELALUI KANTOR POS DALAM KOTA JAMBI YANG DI ALAMATKAN KEPADA :
GUBERNUR JAMBI
CQ. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SETDA PROVINSI JAMBI
JL. JENDERAL A. YANI NO.1 JAMBI
DENGAN MENCANTUMKAN PADA SUDUT KIRI ATAS AMPLOP :
a. KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN.
b. TUGAS/PEKERJAAN YANG DILAMAR
c. JENIS PELAMAR “PELAMAR UMUM”

2. BERKAS LAMARAN DIMASUKKAN DALAM MAP KERTAS SNELHECTER (MAP TULANG) DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
a. PENDIDIKAN TERAKHIR SLTA/SEDERAJAT WARNA MERAH
b. PENDIDIKAN TERAKHIR D.III/SEDERAJAT WARNA HIJAU.
c. PENDIDIKAN TERAKHIR S.1 WARNA BIRU.
d. PENDIDIKAN TERAKHIR S.2 WARNA KUNING.

DEMIKIAN UNTUK DIMAKLUMI


JAMBI, NOVEMBER 2008

A.N GUBERNUR JAMBI
PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ASISTEN PEMERINTAHAN


H. SYAFRUDDIN EFFENDI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 430005268


KETERANGAN :

Untuk formasinya silahkan anda donwlod di sini

Lomba Desain Logo PT Pos Indonesia

Pengumuman....

pengumuman....

Pengumuman....

Bagi teman-teman yang jago dalam desain grafis, nich ada sayembara dari PT POS Indonesia untuk membuat desain logo nya yang baru, ayo buruan, hadiah nya mantap tuh antara lain: Satu (1) pemenang Utama berhak mendapat hadiah berupa :
1 (satu) unit Grand Livina + Piagam Penghargaan untuk pemenang Utama
4 (Empat) pemenang Hiburan berhak mendapat hadiah masing-masing berupa : 1 (satu) unit macbook + Piagam Penghargaan
Ayo Buruannn buktikan kamu bisa...

LOMBA DESAIN LOGO PT POS INDONESIA (Persero)

Persyaratan Peserta
- Terbuka untuk umum, WNI, perorangan maupun kelompok, kecuali panitia, dewan juri dan keluarganya.
- Tidak dipungut biaya pendaftaran
- Peserta melampirkan identitas diri (fotokopi KTP)
- Peserta wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan keaslian ide (bisa didownload di www.posindonesia.co.id)

Kriteria Logo
- Logoberupa logogramdanlogotype(gabungan keduanya)
- Logo adalah karya asli, bukan jiplakan atau contekan
- Logo harus mencantumkantext POS INDONESIA
- Logo harus dapat mengkomunikasikanmisi dari PT POS INDONESIA
- Penampilan logo sederhana, mudah diingat & diterapkan pada berbagai kemungkinan teknik dan media, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi
- Logo belum pernah dipublikasikan / disayembarakan
- Semua karya yang dikirimkan menjadi milik panitia
- Dewan Juri dan PT POS INDONESIA berhak melakukan perubahan desain bila diperlukan dan pemenang wajib melakukan revisi perubahan

Jadwal Penerimaan dan Penjurian
- Batas akhir penerimaan logo adalah tanggal 10 Desember 2008
- Penjurian Tahap 1 dilakukan tanggal 15 - 17 Desember 2008
- Penjurian Tahap 2 dilakukan tanggal 19 - 20 Desember 2008
- Panitia & Dewan juri tidak melayani surat menyurat pada lomba ini.
- Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat
- Semua karya menjadi hak milik PT POS INDONESIA

Dewan Juri
1. Dr. I Ketut Mardjana (Wakil Dirut PT Pos Indonesia)
2. Narga Habib (Brand Consultant / Praktisi Periklanan )
3. Hakim Lubis (Creative Director / Praktisi Periklanan )
4. Drs. Indarsjah Tirtawidjaja (Dosen & Anggota Kelompok Keahlian
KOMUNIKASI VISUAL dan MULTIMEDIA (KVMM) FSRD ITB, Dekan Fakultas Komunikasi Visual (FDKV) Universitas Widyatama)
5. Dr. Priyanto Sunarto (Pengajar DKV ITB)

Ketentuan Teknis
- Peserta dapat mengirimkan maksimal 2 alternatiflogo
- Logo harus memiliki warna korporat PT. POS INDONESIA
- Identitas peserta ( Nama, Alamat, Pekerjaan, No telpon ) ditempel di kanan bawah belakang karya.
- Konsep diketik di kertas A3, 1,5 spasi dan ditempel di bagian belakang desain logo utuh.
- Menyertakan CD file desain logo dalam format CMYK :
* Folder Logo Asli : Corel Draw / Freehand / Illustrator
* Folder Presentasi : JPEG 300 dpi ( high quality )
* Folder Konsep Logo : Ms Word
- Lampirkan surat pernyataan yang berisi keterangan orisinalitas logo yang ditandatangani di atas meterai Rp.6000,
- Semua dokumen dimasukan ke amplop coklat tertutup tidak boleh dilipat, dikirimkan ke :
Panitia Sayembara Logo PT POS INDONESIA PO BOX : LOMBA DESAIN LOGO BANDUNG 40000

-Untuk keterangan lebih lanjut, peserta dapat mendownload informasi di :

http://www.posindonesia.co.id/promo/lombalogo/lombalogo.html

Penentuan Penilaian
- Orisinalitas karya
- Relevansi logo dengan misi PT POS INDONESIA
- Unsur estetika
- Pengaplikasian logo pada berbagai media

Hadiah

- Satu (1) pemenang Utama berhak mendapat hadiah berupa :
  1 (satu) unit Grand Livina + Piagam Penghargaan

- Empat (4) pemenang Hiburan berhak mendapat hadiah masing-masing berupa :
  1 (satu) unit macbook + Piagam Penghargaan

- Pajak, transportasi dan akomodasi ditanggung pemenang.

Pengumuman pemenang akan dipublikasikan pada surat kabar Kompas, 27 Desember 2008 dan www.posindonesia.co.id

PENERIMAAN CPNS

P E N G U M U M A N
Nomor : KP.01.03.Mn/594

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

TINGKAT PASCA SARJANA (S2), SARJANA (S1) UNTUK GOLONGAN III
TAHUN ANGGARAN 2008

Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia membuka kesempatan kepada para Pasca Sarjana dan Sarjana bagi yang Berwarga Negara Indonesia baik pria maupun wanita, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang akan ditempatkan baik di Pusat maupun di Daerah dengan ketentuan:

I. JUMLAH YANG DIBUTUHKAN: 265  Orang

Pasca Sarjana (S2), Sejumlah :

30

Orang

1

S.2 Teknik Sipil (Jalan & Jembatan, Pengairan, Konstruksi, Transportasi)

20

Orang

2

S.2 Planologi/Perencanaan Wilayah Kota/Studi Pembangunan

5

Orang

3

S.2 Teknik Lingkungan

4

Orang

4

S.2 Kimia/Farmasi

1

Orang

Sarjana (S1), Sejumlah :

235

Orang

1

S.1 Teknik Sipil (Jalan & Jembatan, Pengairan, Konstruksi, Transportasi)

55

Orang

2

S.1 Teknik Arsitektur

14

Orang

3

S.1 Planologi/Perencanaan Wilayah Kota/Desa

15

Orang

4

S.1 Teknik Lingkungan

15

Orang

5

S.1 Pertanian (Agronomi, Teknik Pertanian, Teknologi Pangan, Ilmu Tanah, Sosial Ekonomi Pertanian, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian)

12

Orang

6

S.1 Geologi

5

Orang

7

S.1 Geografi /Geohidrologi/Hidrologi

4

Orang

8

S.1 Geodesi

10

Orang

9

S.1 Teknik Industri/Manajemen Industri

2

Orang

10

S.1 Teknik Mesin (Otomotif dan Industri)

4

Orang

11

S.1 Kimia

3

Orang

12

S.1 Teknik Fisika/Fisika Instrumen

2

Orang

13

S.1 Informatika/Telekomunikasi (Teknik/Manajemen/Sistem Informatika, Teknik/Ilmu Komputer, Telekomunikasi)

20

Orang

14

S.1 Ekonomi (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi/Studi Pembangunan)

23

Orang

15

S.1 Hukum (Hukum Perdata/Tata Negara)

15

Orang

16

S.1 Sosial (Hubungan Internasional, Adm. Negara, Adm. Publik, Sosiologi, Antropologi)

20

Orang

17

S.1 Komunikasi/Publisistik (Humas, Komunikasi Publik/Massa, Publisistik, Jurnalistik)

10

Orang

18

S.1 Perpustakaan

2

Orang

19

S.1 Pendidikan (Pendidikan Teknik Sipil/Teknologi Pendidikan/Manajemen Pendidikan)

4

Orang

II. PERSYARATAN UMUM:

a. Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani.

b. Tidak sedang terikat perjanjian / kontrak kerja dengan instansi pemerintah / swasta lain.

c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS / PNS / Anggota TNI / Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS / Calon Anggota TNI / Polri serta Anggota TNI / Polri.

e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

f. Minimal mengerti / mengetahui penggunaan dasar komputer (microsoft office) dan internet (browsing & surat elektronik)

III. PERSYARATAN KHUSUS BAGI PELAMAR UMUM

a. Berijazah Pasca Sarjana (S2) dan atau Sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Negeri / Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat akreditasi (minimal B) atau dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional, dengan persyaratan Indeks Prestasi Komulatif (IPK): untuk S1 minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), dan S2 minimal 3,25 (tiga koma dua lima). Bagi pelamar berpendidikan S2 wajib melampirkan ijazah dan transkrip nilai jenjang S1.

b. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan hasil test kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku. Hasil Tes yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

o EPT yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP) LIA dengan nilai minimal: 450 untuk S1 dan 475 untuk S2;

o International TOEFL®IBT (Internet Based TOEFL) dengan nilai minimal 53 untuk S1, dan 64 untuk S2;

o IELTS yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Australia (IDP) atau oleh British Council dengan nilai minimal 4.5 untuk S1 dan 5.5 untuk S2.

d. Ketentuan usia adalah sebagai berikut:

o Lahir pada 1 Desember 1980 atau sesudahnya bagi S1 (usia maksimum 28 tahun pada tanggal 1 Desembar 2008).

o Lahir pada tanggal 1 Desember 1978 atau sesudahnya bagi S2 (usia maksimum 30 tahun pada tanggal 1 Desember 2008).

IV. PERSYARATAN KHUSUS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM:

a. Merupakan Pegawai yang tercatat dalam Database Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Bagi pegawai yang tidak tercatat, maka secara otomatis diperhitungkan sebagai pelamar umum.

b. Berijazah Pasca Sarjana (S2) dan atau Sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi atau dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional. Bagi pelamar berpendidikan S2 wajib melampirkan ijazah dan transkrip nilai jenjang S1.

c. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

d. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan hasil tes kemampuan bahasa inggris yang masih berlaku. Hasil Tes yang diperbolehkan untuk dilampirkan adalah sebagai berikut:

o EPT yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP) LIA dengan nilai minimal: 450 untuk S1 dan 475 untuk S2;

o International TOEFL®IBT (Internet Based TOEFL) dengan nilai minimal 53 untuk S1, dan 64 untuk S2;

o IELTS yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Australia (IDP) atau oleh British Council dengan nilai minimal 4.5 untuk S1 dan 5.5 untuk S2;

o TOEFL Prediction dari Perguruan Tinggi Negeri dengan nilai: 450 untuk S1 dan 475 untuk S2.

e. Ketentuan usia adalah sebagai berikut:

o Lahir pada 1 Desember 1973 atau sesudahnya (usia maksimum 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2008) baik untuk S1 dan S2.

f. Mempunyai pengalaman bekerja/magang di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sejak tahun 2000 atau sebelum 1 April 2007 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja/UPT yang bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat Eselon II.a (Sekretaris Satminkal/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat).

V. PENDAFTARAN :

a. Pendaftaran Pelamar dilakukan hanya melalui website Departemen Pekerjaan Umum di http://www.pu.go.id.

b. Bagi Pelamar yang telah melakukan pendaftaran, melengkapi data, dan secara sistem dinyatakan memenuhi syarat maka akan diberikan nomor berkas yang harus dicetak. Berkas tersebut untuk selanjutnya dikirimkan bersama persyaratan lain yang ditentukan.

c. Periode pendaftaran secara online dibuka mulai tanggal 17 September s.d. 17 Oktober 2008.

d. Kelengkapan Berkas dapat dikirimkan mulai tanggal 22 September 2008 dan paling lambat sudah diterima panitia tanggal 17 Oktober 2008 pukul 15.00 WIB.

e. Kelengkapan Berkas disampaikan melalui Pos Tercatat atau jasa pengiriman yang ditujukan ke salah satu alamat di bawah ini:

Panitia Pengadaan PNS 2008
Departemen Pekerjaan Umum

Gedung I Lantai II
Ruang Sekretariat Pusat
Jabatan Fungsional
Bidang Pekerjaan Umum
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran  Baru
Jakarta 12110

Kotak Pos 265
JKTM 12700

f. Kelengkapan lamaran bagi Pelamar Umum :

1. Hasil cetak Nomor Berkas sesuai yang diperoleh pada saat pendaftaran secara online, dibubuhi materai dan ditandatangani.

2. Dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

a. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah S2 (berikut ijazah S1) atau S1 berikut transkrip dari Perguruan Tinggi Negeri / Swasta yang sudah dilegalisir sesuai persyaratan:

§ Universitas / Institut, oleh Rektor / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik.

§ Sekolah Tinggi, oleh Ketua / Pembantu / Ketua Bidang Akademik.

§ Ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri oleh Pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

b. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir atau Duplikat Sertifikat Tes Kemampuan Bahasa Inggris sesuai persyaratan.

c. 3 (tiga) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm (berwarna) dan nama pelamar dituliskan di bagian belakang;

d. Fotokopi KTP yang masih berlaku.

e. Fotokopi Akte Kelahiran.

f. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia ditempatkan di seluruh daerah di Indonesia.

g. Surat Pernyataan bersedia membayar ganti rugi pengunduran diri (bagi yang diterima dan mengundurkan diri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bermaterai Rp. 6.000,- sesuai dengan contoh dalam website.

h. Khusus PTT menyertakan Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja/UPT yang bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat Eselon II.a (Sekretaris Satminkal/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (sesuai format terlampir).

3. Berkas lamaran disusun rapi dalam map snelhecter dan dimasukkan dalam amplop berwarna coklat. Warna Map untuk pelamar umum: S1 (kuning), S2 (biru). Untuk Pegawai Tidak Tetap : S1 (merah), S2 (coklat).

4. Tempelkan informasi pelamar pada amplop yang telah disediakan oleh sistem pada saat selesai pendaftaran online.

5. Berkas lamaran yang tidak lengkap atau terdapat perbedaan data antara database pelamar dengan berkas yang disampaikan akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

VI. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

Seleksi dilakukan dengan sistem gugur sebagai berikut:

a. Seleksi Administratif dengan melihat pemenuhan persyaratan di atas, dan yang tidak memenuhi persyaratan akan gugur.

b. Bagi pelamar yang lulus Seleksi Administrasi diharuskan untuk mengambil Tanda Peserta Tes pada waktu dan lokasi yang akan ditentukan.

c. Tanda Peserta Seleksi Ujian Tertulis diambil sendiri oleh calon peserta (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa dokumen asli berupa: ijazah, TOEFL, transkrip nilai, dan akte kelahiran untuk diperlihatkan kepada panitia.

d. Ujian tertulis meliputi Tes Pengetahuan Umum (TPU) yang terdiri dari: Pengetahuan Ke-PU-an, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris (Khusus bagi PTT), Pancasila, Tata Negara, Sejarah dan Kebijakan Pemerintah. Tes Bakat Skolastik (TBS), Tes Skala Kematangan (TSK), dan Pengetahuan Khusus/Substansi pada tanggal 1 November 2008.

VII. TEMPAT DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

a. Hanya mereka yang dinyatakan lulus seleksi administratif yang akan dipanggil untuk mengikuti ujian tulis.

b. Pemanggilan peserta yang dinyatakan lulus administratif akan diumumkan melalui website Departemen Pekerjaan Umum dan papan pengumuman Departemen Pekerjaan Umum.

c. Penyelenggaraan tes akan dilaksanakan secara terpusat di Jakarta dan akan ditentukan kemudian.

d. Hasil Ujian tulis akan diumumkan melalui website Departemen Pekerjaan Umum dan papan pengumuman Departemen Pekerjaan Umum.

VIII. LAIN–LAIN

a. Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pekerjaan Umum tidak dipungut biaya.

b. Departemen PU tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum–oknum yang mengatasnamakan Departemen Pekerjaan Umum atau Panitia sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran–tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon PNS.

c. Panitia membuka jalur pelayanan telephone (hotline) bagi para pelamar pada hari dan jam kerja (17 September s.d. 17 Oktober 2008, Senin – Jumat, 09:00 – 15:00 WIB):

Informasi Persyaratan Administratif

Informasi Sistem Online

0838 894 7207 (Sdri. Wenny)

0838 894 7209 (Sdr. Sam)

0838 894 7208 (Sdri. Dewi)

d. Lamaran tanpa nomor berkas lamaran dianggap tidak berlaku dan tidak akan diperiksa oleh panitia. Panitia hanya memeriksa 1 (satu) berkas lamaran untuk 1 (satu) Nomor Berkas.

e. Surat Keterangan Kelulusan / Ijazah sementara dapat diterima, dengan syarat Pelamar dapat menyertakan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Universitas yang menyatakan bahwa pihak Universitas sudah dapat mengeluarkan ijazah asli yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan mengambil Nomor Peserta Ujian. Bagi Pelamar yang tidak dapat menunjukkan Ijazah asli, maka yang bersangkutan tidak dapat mengambil Nomor Peserta Ujian.

f. Bagi Pelamar lulusan luar negeri yang memiliki transkrip nilai tidak berskala 4,0 harap melampirkan konversi transkrip nilai dengan skala 4,0 yang disahkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas.

g. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.

h. Hal–hal lain yang berkaitan dengan pengadaan dan seleksi PNS Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2008 dapat dilihat pada website Departemen PU (http://www.pu.go.id) dan para pelamar disarankan untuk terus memonitor perkembangannya.

Jakarta, 15 September 2008

A.N MENTERI PEKERJAAN UMUM
Sekretaris Jenderal
Departemen Pekerjaan Umum

IR. AGOES WIDJANARKO, MIP
NIP. 110023320

Informasi Pengadaan PNS Departemen Pekerjaan Umum  Tahun 2008 berupa pengumuman,  persyaratan dan formulir yang diperlukan dapat dilihat (download) pada Website Departemen Pekerjaan Umum dengan alamat http://www.pu.go.id dan papan pengumuman di Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum.

NASIB PNS

PNS JUGA MANUSIA (BIASA)

Telah diterbitkan dalam Kolom Forum Keadilan No.32/11 Desember 05

Seakan telah menjadi sebuah menu rutin, hujan hujatan kepada sekitar 4 juta lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi berita utama pasca lebaran yang lalu. Meski terkesan repetitif menguraikan inefisiensi birokrasi dan kebobrokan mental aparatnya, pemberitaan itu juga semakin dalam mencungkil berbagai segi yang terkait dengan PNS. Bukan hanya menggambarkan terjadinya “kucing-kucingan” antara pejabat yang melakukan inspeksi mendadak dengan para pegawai, perilaku PNS yang hanya bersalam-salaman lalu pulang, atau tentang sanksi yang mungkin diterima pegawai, tetapi beberapa pemberitaan dan editorial juga melebar. Ujung-ujungnya, pemberitaan menjalar kepada masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan PNS.

Dalam era kehidupan sangat sulit pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat tinggi, hujatan terhadap perilaku miring PNS itu kiranya layak menjadi bahan renungan bagi mereka yang masih melakukan praktik menyimpang. Sebagai manusia biasa, proses merenung secara berkala memang diperlukan. Selain itu, penting pula menjadikannya sebagai masukan berharga dalam reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Rendahnya gaji PNS memang telah menjadi salah satu penyebab tidak efisiennya mesin birokrasi. Seorang Direktur setingkat Eselon II bergolongan IV-C memperoleh gaji pokok hanya sekitar Rp 1,4 juta per bulan. Rendahnya tingkat gaji resmi ini – di luar tunjangan - mendapat tanggapan beragam dari birokrat sendiri maupun dari pebisnis sebagai mitra pemerintah. Akibatnya, rendahnya gaji bukan hanya dimanfaatkan oleh oknum PNS untuk “memainkan” jurus-jurus canggih KKN guna menambah pendapatan mereka, tetapi juga menjadi celah yang pantang dilewatkan mitra swasta yang ingin memperoleh keuntungan besar.

Berbagai contoh KKN dalam segenap sendi kehidupan di zaman Orde Baru (Orba) telah menjadi bukti.

Sebut saja penyimpangan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di daerah Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), penyelewengan dana abadi umat di Departemen Agama yang membuat bulu kuduk berdiri, fenomena para pemimpin proyek (pimpro) yang sudah mashur sebagai “boneka” pejabat, serta berbagai penyimpangan prosedur yang sudah dianggap sangat biasa. Contoh lain, tarik ulur berbagai kepentingan telah mengorbankan pengendara mobil di Jakarta kepada gerombolan Kapak Merah di persimpangan Halim Perdanakusumah hanya karena ”disconnected” dua ruas jalan Tol Jagorawi dengan Tol Cikampek terus dibiarkan hingga kini.

Namun sungguh ironis. Berbagai kebusukan yang telah terjadi di era Orba itu, kelihatannya masih sulit diperbaiki. Seperti pernah saya uraikan dalam sebuah kolom, reformasi kita adalah ”Reformasi Poco-Poco”. Maju satu langkah, mundur dua, lalu berputar-putar di tempat dimana kondisi harmonis sesama pelaku KKN saling terjaga (Forum, 6/02/05).

Sementara perubahan pola pikir belum terjadi dan modus operandi KKN selama orba belum terkikis, pembusukan baru di berbagai bidang justru berlangsung semakin canggih. Terbongkarnya praktik KKN di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggiring kaum intelektual bertitel guru besar dan dosen utama ke hotel “prodeo” merupakan bukti memilukan tentang semakin tidak bermoralnya PNS. Atau lihat pula pemberian izin pendirian hotel dan pusat belanja di jantung kota-kota besar yang sudah sangat macet. Ada pula pembangunan under-pass dan over-pass yang sekaligus menjadi ruang pertokoan bernilai milyaran di kawasan elite Jakarata Selatan. Anehnya, underpass yang dibangun tidak dirancang sekaligus untuk penyeberangan dan pergerakan manusia di junction yang padat itu. Sebaliknya, ruang udara publik disulap menjadi ”jeko” atau jembatan pertokoan. Sungguh mengusik logika sekaligus syaraf humor kita.

Singkat kata, dalam segala lini kasus KKN masih merebak. Terbukti negara kita “mampu” mempertahankan diri sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

***

Setelah melihat beberapa praktik KKN yang masih terus terjadi hingga kini, rasanya kita perlu mencermati pendapatan resmi para PNS. Take home pay PNS ternyata bervariasi dalam kisaran rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawabnya. Dengan memasukkan tunjangan jabatan serta berbagai tunjangan lainnya, seperti tunjangan khusus (TC) dan tunjangan kerja ganda (TKG) untuk beberapa kantor tertentu, maka PNS yang menjabat Eselon I, II, III, dan IV menerima berturut-turut sekitar Rp 8,5 juta, Rp 6,5 juta, Rp 3,5 juta, dan Rp 2,5 juta, sesuai masa kerja. Sedangkan untuk departemen lain, take home pay mereka berada dibawah angka-angka tersebut.

Wajar muncul pertanyaan, bagaimanakah PNS dapat bertahan hidup atau mempertahankan gaya hidupnya? Apakah mereka bisa bertahan dari godaan ketika harus mengelola keuangan negara bernilai triliunan Rupiah?

Pertanyaan itu tidaklah memerlukan jawaban rinci. Kejadian dan praktik KKN yang diceritakan di atas merupakan salah satu jawabannya. Ada juga yang harus menyingkir atau disingkirkan. Bagi yang mau bertahan di jalan yang benar, biasanya PNS harus berhemat superketat. Melakukan moonlighting atau kerja rangkap juga ditempuh. Namun terkadang rangkapnya bukan hanya satu atau dua, tapi bisa di tiga tempat atau lebih. Karena itu tidak heran kita saksikan banyak PNS menjadi anggota komisi, komisaris, direktur lembaga penelitian, atau Staf Khusus Menteri yang memang diizinkan dalam era Kabinet Indonesia Bersatu. Sayangnya, banyak kaum intelektual yang PNS ini justru lupa diri. Mereka sering latah menyuarakan pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, tanpa peduli tindakan mereka telah menghilangkan kesempatan orang lain bekerja.

Ketidakpedulian mereka makin kentara ketika bicara tentang wong cilik atau mengritik pemerintah, tetapi diam-diam mereka mengantongi puluhan juta Rupiah setiap bulannya melalui honor dan fasilitas komisaris tanpa peduli perusahaan itu merugi atau disubsidi pembayar pajak. Padahal praktik moonlighting yang dikenal di negara maju bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal suatu keluarga. Kerja rangkap biasanya tidak dibolehkan untuk jabatan penting dalam pemerintahan. Selain itu, kita saksikan pula ada selebritis berstatus PNS terus “manggung” di jam kerja tanpa perasaan bersalah. Celakanya, PNS jenis ini malah terus dipuja dan diekspose habis-habisan oleh pers.

Cerita indah demikian sayangnya tidak dinikmati oleh PNS golongan bawah. Guna mengirit biaya transportasi dan makan, tidak jarang mereka membolos teratur setiap minggu. PNS yang menjadi pengojek juga banyak ditemui di berbagai perumahan. Tentu kita masih ingat beberapa tahun lalu ada PNS yang tewas dipatuk ular di kantornya sendiri karena ular yang menjadi tambahan pencahariannya itu terlepas dari karungnya dan menggigit PNS tersebut. Cerita nelangsa PNS golongan bawah ini dan drama kehidupan mereka tentu tidak ada habisnya, apalagi pasca kenaikan harga BBM.

Menghadapi tantangan pembangunan yang makin besar dan dalam rangka reformasi birokrasi yang sebenar-benarya, kiranya pemerintah dapat memulainya dengan merealisasikan sistem penggajian PNS yang baru.

Pembenahan sistem penggajian -termasuk pensiun- ini adalah suatu keutamaan. Sistem penggajian yang lebih baik dan manusiawi diharapkan dapat mengurangi dikorupnya Triliunan Rupiah uang negara jika diikuti dengan pengawasan dan sanksi yang ketat. Namun diperkirakan berbagai resistensi akan muncul dari pihak-pihak yang menginginkan status quo. Jika sementara waktu masih terkendala oleh prioritas pembangunan, bisa juga dipikirkan agar diberikan tambahan insentif untuk PNS golongan bawah. Insentif ini bisa saja berbentuk subsidi khusus yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jika pemerintah telah memerhatikan rakyat miskin, sekarang sudah waktunya pula untuk lebih memerhatikan aparatnya sendiri yang papa. Keberpihakan sangat diperlukan dalam era ekonomi baru dan globalisasi.

Tanpa bermaksud kasar, ada baiknya kita bandingkan nasib PNS di Indonesia dengan sapi-sapi di Eropa dan Jepang. Untuk mempertahankan daya beli petaninya di pasar bebas, Uni Eropa di bawah The Common Agricultural Policy (CAP) terus memberikan subsidi kepada setiap sapi sebesar US$ 2,5 per hari. Seperti diuraikan oleh Jessica Williams (2005) dalam bukunya “ 50 Facts that should Change the World”, sekitar 21 juta sapi di Eropa itu sangat beruntung karena dengan subsidi yang diberikan sapi-sapi itu bisa berkeliling dunia dan plesir di berbagai kota besar setiap tahun. Namun sapi dari Jepang lebih beruntung lagi. Jika sapi-sapi dari Eropa berkeliling dunia dengan pesawat kelas ekonomi, sapi-sapi Jepang itu bisa bersenang-senang di kelas bisnis.

Ahh....., tapi PNS Indonesia kan bukan sapi? Mereka juga manusia biasa.

________

*) Penulis Kolom, Alumnus University of Connecticut, Storrs, USA.