Jangan Pilih Caleg Korup.. !

Catatan Atas Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa hari ini (9 Desember 2008) diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia kali ini sangat penting karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan Pileg (pemilu Legislatif) yang mana DPR/DPRD baik ditingkat pusat maupun di daerah merupakan salah satu lembaga yang turut andil dalam peningkatan Korupsi di Indonesia.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch, sedikitnya ada 10 legislator di Senayan yang sedang tersandung kasus korupsi. Sedangkan dalam catatan Badan Kehormatan (BK) DPR, sejak Desember 2005-Juni 2007 terdapat 70 anggota DPR yang diadukan masyarakat karena terlibat sejumlah kasus atau pelanggaran hukum.
Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan legislator di tingkat lokal atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selama empat tahun terakhir, tidak kurang 1.437 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia telah diproses secara hukum dalam kasus korupsi, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga yang telah diputus oleh pengadilan. Jumlah tersebut hanya yang ketahuan saja.. belum lagi korupsi dan kong kalikong anggaran yang mereka lakukan..

Sayangnya langkah KPK untuk membersihkan praktik korupsi di lembaga legislatif justru tidak didukung penuh oleh para politisi di Senayan. Dalam kasus terungkapnya dugaan suap yang melibatkan Al Amin misalnya, beberapa anggota Dewan bahkan memberikan pernyataan dan alibi bahwa peristiwa tersebut bukanlah kasus suap. Padahal proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK juga belum tuntas.

Upaya yang dilakukan oleh KPK tidak dilihat dari sisi positif yaitu mendorong pemulihan citra dan kehormatan DPR, namun justru dipandang secara negatif karena menjadi ancaman bagi sebagian anggota Dewan yang katanya terhormat. Kondisi ini justru jadi ajang untuk membangun solidaritas yang sempit dan keliru di antara anggota Dewan dan parpol. Bahkan muncul wacana yang tidak bertanggung jawab yaitu mengenai pembubaran KPK Kondisi itu akhirnya meninggalkan kesan dan pesan bahwa DPR dan parpol belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Padahal dalam sejarah, seperti terjadi di banyak negara, semisal Inggris dan Cina, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak pernah lepas dari peranan parlemen dan parpol.
Pada sisi lain munculnya musibah yang menimpa anggota DPR layak menjadi pelajaran baik untuk DPR, parpol dan masyarakat.

Pertama, institusi DPR perlu memperkuat fungsi dan peran BK DPR dalam melakukan pengawasan dan menjaga kehormatan, membuat etika dan sanksi yang tegas kepada anggotanya yang dinilai justru merusak citra DPR. Selain itu DPR juga tidak perlu malu melibatkan berbagai kalangan seperti KPK, media, maupun masyarakat untuk bersama-sama melakukan kontrol terhadap kinerja dan perilaku para anggota Dewan.

Kedua, parpol di masa datang harus lebih selektif dalam melakukan rekruitmen para kadernya. Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara terbatas menjadi layak dilakukan sebelum menentukan orang-orang untuk mewakili partainya sebagai legislator di DPR atau DPRD. Aspek kualitas dan integritas harus menjadi kiteria utama dalam memilih seseorang sebagai wakil rakyat. Parpol juga harus tegas menindak kadernya yang melanggar aturan internal partai dan terlibat praktik korupsi.

Ketiga, sejumlah peristiwa apa yang ditunjukkan sebaiknya menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih politisi yang nantinya akan menjadi wakilnya di DPR. Politisi yang korup dan parpol yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi sudah selayaknya tidak dipilih kembali pada Pemilihan Umum 2009.

Oleh Karena Itu, pada momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Kali ini, Mari kita kampanyekan

JANGAN PILIH CALEG KORUP....!

Posted By: Krie

Undang-undang Pilpres di Gugat Parpol..

Untuk Kepetingan rakyat atau kepentingan PARPOL...??

Kau yang membuat, kau yang menggugat, itulah ungkapan yang pas untuk para legislator kita yang telah membahas dan mensyahkan undang-undang tentang Pilpres

Setelah mengalami perdebatan yang cukup menguras waktu dan biaya akhirnya RUU PILPRES rampung dibahas oleh pansus RUU pilpres DPR, dan dapat disahkan pada rapat paripurna DPR pada 29 Oktober 2008 yang lalu. Ada dua poin yang menjadi perdebatan serius dari antarfraksi di DPR, yaitu mengenai syarat persentase pengajuan capres dan mengenai syarat rangkap jabatan (capres terpilih tidak boleh menjadi pimpinan parpol ketika dia terpilih), selain itu juga masalah debat capres merupakan salah satu poin yang diperdebatkan di antara fraksi-fraksi di DPR. Konsistensi masing-masing fraksi DPR dalam berpendirian pun dapat kita lihat dan amati, mengapa demikian? karena banyaknya fraksi yang mengubah niat awalnya, mengenai persentase syarat pengajuan capres dan syarat rangkap jabatan tersebut misalnya, beberapa fraksi ada yang secara terang-terangan akan bertahan dengan posisi awalnya yaitu 15 persen suara, namun ketika akhir-akhir mereka pun beralih kepada angka 20 persen suara dengan alasan untuk mencari jalan tengah antara pihak yang menginginkan 15 persen suara dengan pihak yang menginginkan 25 persen suara keatas dalam persentase syarat pengajuan capres. Alhasil RUU Pilpres pun akhirnya dapat disepakati untuk menjadi undang-undang pada keputusan tingkat dua di rapat paripurna DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008 yang lalu, walaupun ada beberapa fraksi yang mengeluarkan nota keberatan terhadap pengesahan RUU pilpres tersebut, misalnya Fraksi PAN mengenai persentase syarat pengajuan capres dan rangkap jabatan, sedangkan FKB dan FPKS mengenai syarat rangkap jabatan, capres terpilih tidak boleh rangkap jabatan menjadi pimpinan parpol.>

Belum lagi hilang dari ingatan kita mengenai riwehnya prosesi RUU Pilpres tersebut untuk dapat disahkan, sekarang muncul keriwehan kembali terhadap RUU pilpres tersebut, betapa tidak, UU Pilpres yang belum genap satu bulan disahkan, hanya beberapa saat setelah disahkan wacana judicial review langsung mengemuka, beberapa parpol dan tokoh politik yang merasa UU tersebut telah melanggar konstitusi langsung mengeluarkan statement akan mengajukan judicial review terhadap UU Pilpres tersebut setelah pemerintah menetapkan nomor UU Pilpres tersebut agar dapat dibatalkan oleh MK dengan alasan UU Pilpres tersebut telah melanggar konstitusi. Saat ini 6 parpol telah bergabung dan membentuk tim 200 pengacara untuk melakukan judicial review tersebut, 6 partai tersebut di antaranya adalah Partai HANURA, Partai GERINDRA, Partai Matahari Bangsa, Partai Kebangkitan Nahdatul Umat, Partai Demokrasi Pembaharuan, dan Partai Indonesia Sejahtera. Adapun partai yang ikut berencana melakukan judicial review terhadap UU pilpres tersebutt secara sendirian adalah Partai Bulan Bintang.

Beberapa tokoh politik dan pengamat politikpun angkat bicara, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso misalnya. Calon presiden dari Partai Indonesia Sejahtera ini mengatakan bahwa UU Pilpres yang telah disahkan tersebut dengan persentase syarat pengajuan capres 20 persen suara kursi DPR pusat dan atau 25 persen perolehan suara nasional telah menghalang-halangi hak setiap warga negara untuk mencalonkan menjadi seorang presiden atau wakil presiden, ia juga berpendapat bahwa wacana penguasa militer yang sering dikemukakan pada masa orde baru saat ini tidak lagi pas untuk diwacanakan, karena menurutnya saat ini kepemimpinan sipil di partai-partai politik lebih tidak demokratis. Lain Sutiyoso, lain pula Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Dia berniat akan mengajukan judicial review terhadap UU Pilpres tersebut karena menurutnya UU tersebut telah menyalahi konstitusi. Para pengamatpun tidak ketinggalan untuk angkat bicara, Syamsudin Harris misalnya. Peneliti LIPI ini berpendapat bahwa dengan disahkannya UU Pilpres dengan persentase syarat pengajuan capres di angka 20 persen kursi dan atau 25 persen suara telah melanggar konstitusi yang ada di Indonesia, karena menurutnya di dalam konstitusi tidak ada mengenai pembatasan tersebut, yang ada menurutnya hanyalah pengajuan capres atau cawapres di dalam konstitusi kita dapat diajukan oleh partai/gabungan partai politik, oleh karenanya menurutnya peluang untuk diloloskannya judicial review terhadap UU Pilpres tersebut amatlah besar, dan tinggal tergantung kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang membidanginya. Memang jika kita cermati peluang untuk dapat diloloskannya judicial review tersebut oleh MK amatlah besar, pertama karena di dalam konstitusi kita tidak terdapat pembatasan tersebut seperti yang diungkapkan oleh pengamat LIPI syamsudin haris tersebut, dan yang kedua adalah masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai sikap dan prilaku para politisi kita, karena kebanyakan masyarakat saat ini memiliki persepsi UU Pilpres tersebut dibuat hanya untuk menggolkan kepentingan politik atau golongan tertentu.

Suara Terbanyak, Mungkinkah...?

Caleg Suara Terbanyak Bisa Bermasalah
Fenomena sejumlah parpol yang menggunakan suara terbanyak untuk menetapkan caleg terpilih akan mengundang masalah.Penetapan Caleg dengan Suara Terbanyak Bisa Bermuara ke MK. Fenomena sejumlah parpol yang menggunakan suara terbanyak untuk menetapkan caleg terpilih akan mengundang masalah. Sebab, UU mendasarkan pada nomor urut caleg. ‘Akan ada pertentangan antara perjanjian perdata dengan UU’.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 semakin mendekat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga semakin sibuk untuk mengurus agar Pemilu kali ini berjalan lancar. Bukan hanya penyelenggara Pemilu yang sibuk, pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilu juga sedang berancang-ancang bersiap diri. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang dipimpin oleh Mahfud MD ini kebagian tugas memutus sengketa perselisihan hasil Pemilu.

Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie bahkan sudah menginventarisir masalah yang akan dihadapi oleh MK terkait perselisihan pemilu ini. Ia mengatakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2009 akan lebih rumit dibanding tahun sebelumnya. “Pertama, jumlah pihak peserta pemilu lebih banyak,” ujarnya di MK, Kamis (21/8). Peserta Pemilu 2009 berjumlah 44 parpol, termasuk enam parpol lokal di Aceh.

Bila hanya persoalan jumlah peserta Pemilu yang membengkak mungkin bisa dengan mudah diatasi MK. Namun, meluasnya objek sengketa atau perselisihannya perlu mendapat perhatian khusus. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif memang mengatur sejumlah objek sengketa baru yang bisa ditangani MK.

Pada Pemilu 2004, yang masuk ranah kewenangan MK hanya perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi kursi. “Cuma itu saja. Hanya yang mempengaruhi kursi,” tegasnya. Karenanya, pada Pemilu 2004, dari kurang lebih 400 perkara yang masuk ke MK, hanya 273 perkara yang benar-benar menjadi objek kewenangan MK.

Pada Pemilu kali ini, Jimly mencatat beberapa tambahan objek perselisihan yang bisa dibawa ke MK. “Sekarang ada tambahan. Bukan yang mempengaruhi kursi saja, tapi juga yang mempengaruhi parliamentary threshold,” tuturnya. Sistem parliamentary threshold memang belum dikenal dalam UU Pemilu Legislatif lama.

Jimly juga menyoroti fenomena sejumlah parpol yang menggunakan suara terbanyak untuk menentukan caleg terpilih atau sistem proporsional terbuka murni. Padahal, UU Pemilu Legislatif hanya mendasarkan pada nomor urut caleg atau sistem proporsional dengan nomor urut. Parpol-parpol yang menggunakan sistem suara terbanyak, diantaranya, adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Jimly mengatakan persoalan ini bisa menjadi objek perselisihan yang masuk ke ranah kewenangan MK. “UU secara eksplisit menyatakan yaitu perselisihan hasil suara yang mempengaruhi keterpilihan calon,” ujarnya. Misalnya, contoh Jimly, ada caleg A yang dimenangkan, padahal caleg B merasa dia yang seharusnya dimenangkan. “Ini kan jadi rumit,” tambahnya.

Sebagai catatan, UU Pemilu Legislatif memang menggunakan sistem proporsional dengan nomor urut. Dengan sistem ini, caleg di nomor urut teratas yang paling diuntungkan. Sebab, bila jumlah nomor urut bawah tak mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka suaranya akan dialihkan ke caleg nomor urut teratas. Beda dengan sistem proporsional terbuka murni yang menganut siapa yang dapat suara terbanyak, ya dia yang melenggang ke Senayan. Nomor urut tak jadi ukuran.

Parpol yang mendasarkan pada suara terbanyak menyadari betul bahwa mereka telah ‘menyimpangi’ UU. PAN telah menyiasatinya dengan membuat perjanjian dengan caleg-calegnya. “Kami akan pelajari aspek legalnya. Misalnya dengan membuat perjanjian dengan semua caleg PAN dihadapan notaris dalam menggunakan sistem tersebut,” ujar Sekjend PAN Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu. Janji untuk membuat perjanjian ini sudah ditunaikan oleh Zulkifli. Harapan dengan perjanjian ini adalah tak ada caleg yang protes di kemudian hari.

Jimly menilai upaya membuat perjanjian ini belum tentu efektif secara hukum. Ia mengatakan apabila terjadi persoalan hukum, maka ada dua produk hukum yang bertentangan, yaitu UU Pemilu Legislatif dengan perjanjian perdata yang bersifat internal. “Pengadilan harus pegang mana? Pegang UU atau perjanjian,” telisiknya.

Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu sudah memiliki pilihan sendiri. “Seharusnya yang dipegang adalah UU,” ujarnya. Artinya, bila persoalan ini dibawa oleh caleg yang merasa dirugikan ke MK, maka upaya ‘penyiasatan’ melalui perjanjian akan sia-sia. (sumber: Hukumonline)
Sebab, UU mendasarkan pada nomor urut caleg. ‘Akan ada pertentangan antara perjanjian perdata dengan UU’.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 semakin mendekat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga semakin sibuk untuk mengurus agar Pemilu kali ini berjalan lancar. Bukan hanya penyelenggara Pemilu yang sibuk, pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilu juga sedang berancang-ancang bersiap diri. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang dipimpin oleh Mahfud MD ini kebagian tugas memutus sengketa perselisihan hasil Pemilu.

Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie bahkan sudah menginventarisir masalah yang akan dihadapi oleh MK terkait perselisihan pemilu ini. Ia mengatakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2009 akan lebih rumit dibanding tahun sebelumnya. “Pertama, jumlah pihak peserta pemilu lebih banyak,” ujarnya di MK, Kamis (21/8). Peserta Pemilu 2009 berjumlah 44 parpol, termasuk enam parpol lokal di Aceh.

Bila hanya persoalan jumlah peserta Pemilu yang membengkak mungkin bisa dengan mudah diatasi MK. Namun, meluasnya objek sengketa atau perselisihannya perlu mendapat perhatian khusus. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif memang mengatur sejumlah objek sengketa baru yang bisa ditangani MK.

Pada Pemilu 2004, yang masuk ranah kewenangan MK hanya perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi kursi. “Cuma itu saja. Hanya yang mempengaruhi kursi,” tegasnya. Karenanya, pada Pemilu 2004, dari kurang lebih 400 perkara yang masuk ke MK, hanya 273 perkara yang benar-benar menjadi objek kewenangan MK.

Pada Pemilu kali ini, Jimly mencatat beberapa tambahan objek perselisihan yang bisa dibawa ke MK. “Sekarang ada tambahan. Bukan yang mempengaruhi kursi saja, tapi juga yang mempengaruhi parliamentary threshold,” tuturnya. Sistem parliamentary threshold memang belum dikenal dalam UU Pemilu Legislatif lama.

Jimly juga menyoroti fenomena sejumlah parpol yang menggunakan suara terbanyak untuk menentukan caleg terpilih atau sistem proporsional terbuka murni. Padahal, UU Pemilu Legislatif hanya mendasarkan pada nomor urut caleg atau sistem proporsional dengan nomor urut. Parpol-parpol yang menggunakan sistem suara terbanyak, diantaranya, adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Jimly mengatakan persoalan ini bisa menjadi objek perselisihan yang masuk ke ranah kewenangan MK. “UU secara eksplisit menyatakan yaitu perselisihan hasil suara yang mempengaruhi keterpilihan calon,” ujarnya. Misalnya, contoh Jimly, ada caleg A yang dimenangkan, padahal caleg B merasa dia yang seharusnya dimenangkan. “Ini kan jadi rumit,” tambahnya.

Sebagai catatan, UU Pemilu Legislatif memang menggunakan sistem proporsional dengan nomor urut. Dengan sistem ini, caleg di nomor urut teratas yang paling diuntungkan. Sebab, bila jumlah nomor urut bawah tak mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka suaranya akan dialihkan ke caleg nomor urut teratas. Beda dengan sistem proporsional terbuka murni yang menganut siapa yang dapat suara terbanyak, ya dia yang melenggang ke Senayan. Nomor urut tak jadi ukuran.

Parpol yang mendasarkan pada suara terbanyak menyadari betul bahwa mereka telah ‘menyimpangi’ UU. PAN telah menyiasatinya dengan membuat perjanjian dengan caleg-calegnya. “Kami akan pelajari aspek legalnya. Misalnya dengan membuat perjanjian dengan semua caleg PAN dihadapan notaris dalam menggunakan sistem tersebut,” ujar Sekjend PAN Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu. Janji untuk membuat perjanjian ini sudah ditunaikan oleh Zulkifli. Harapan dengan perjanjian ini adalah tak ada caleg yang protes di kemudian hari.

Jimly menilai upaya membuat perjanjian ini belum tentu efektif secara hukum. Ia mengatakan apabila terjadi persoalan hukum, maka ada dua produk hukum yang bertentangan, yaitu UU Pemilu Legislatif dengan perjanjian perdata yang bersifat internal. “Pengadilan harus pegang mana? Pegang UU atau perjanjian,” telisiknya.

Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu sudah memiliki pilihan sendiri. “Seharusnya yang dipegang adalah UU,” ujarnya. Artinya, bila persoalan ini dibawa oleh caleg yang merasa dirugikan ke MK, maka upaya ‘penyiasatan’ melalui perjanjian akan sia-sia. (sumber: Hukumonline.com)

Pemilu 2009 di TanjabBarat

SISTIM SUARA TERBANYAK: mungkinkah yang memperoleh suara terbanyak bisa dilantik? .

Pemilu 2009 yang akan datang, walaupun tidak banyak berbeda sistimnya dengan pemilu tahun 2009… banyak parpol yang mengabaikan sistim no urut dengan menerapkan sistim suara terbanyakArtinya berapa pun besarnya “nomor sepatu” (nomor) caleg tersebut, tapi apabila ia memperoleh suara terbanyak diantara caleg yang maka dia (menurut kesepakatan internal partainya) akan jadi. Nah hal inilah yang sedikit membuat masyarakat menjadi antusias untuk menjadi caleg atau bersedia menerima tawaran dari parpol yang ada untuk menjadi caleg.

Di Kabupaten Tanjab Barat, sejumlah partai besar yang relatif sudah mapan sudah menerapkan sistim suara terbanyak, diantaranya Partai Golkar, PAN, PKB, PIB, Menurut mereka sistim yang dipakai tersebut diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara partai. Sementara PDIP dan PPP sampai saat ini masih menggunakan sistim nomor urut sesuai aturan yang ada. Namun berdasarkan pengalaman pada pemilu 2004 yang lalu sistim suara terbanyak sudah pernah diterapkan oleh PAN Kab Tanjab Barat dalam sistim pencalegan nya, namun kenyataannya penentuan caleg yang jadi masih berdasarkan urutan urut.

Sekarang sistim suara terbanyak juga sudah banyak dietrapkan oleh partai-partai yang walaupun sistim tersebut masih belum ada dalam aturan pemilu 2009 ini. Akankah partai-partai yang menggunakan sistim suara terbanyak tersbut akan mampu mendongkrak suara partainya dan akankah caleg yang memperoleh suara terbanyak nantinya benar-benar dapat diakui sebagai pemenang dan menjadi anggota DPR…? atau apakah ini hanya akal-akalan dari pimpinan partai (yang berada dinomor urut 1) untuk menarik minat masayarakat untuk ikut dalam pen-caleg-an dan kemudian setelah itu ia dihianati….?

Menurut Jimly, (yang dikutip dari hukumonline.com) fenomena sejumlah parpol yang menggunakan sauara terbanyak untuk menentukan caleg terpilih atau sistem proporsional terbuka murni, akan menjadi objek perselisihan yang masuk ke ranah MK. UU" secara eksplisit menyatakan yaitu perselisihan hasil suara yang mempengaruhi calon" ujarnya . Misalnya contoh jimly caleg a yang di menangkan, padahal caleg B merasa dia yang seharusnya dimenangkan. "ini kan jadi rumit, "tambahnya. Padahal UU pemilu legislatif hanya mendasarkan pada nomor urut caleg atau sistem proposional dengan nomor urut. Parpol yang mendasarkan pada suara terbanyak menyadari betul bahwa mereka telah ‘menyimpangi’ UU. Parpol yang telah menggunakan sistem suara terbanyak telah menyiasatinya dengan membuat perjanjian dengan caleg-calegnya. Misalnya dengan membuat perjanjian dengan semua caleg dihadapan notaris dalam menggunakan sistem tersebut, agar dengan perjanjian tersebut diharapkan tak ada caleg yang protes di kemudian hari.

Jimly menilai upaya membuat perjanjian ini belum tentu efektif secara hukum. Ia mengatakan apabila terjadi persoalan hukum, maka ada dua produk hukum yang bertentangan, yaitu UU Pemilu Legislatif dengan perjanjian perdata yang bersifat internal. “Pengadilan harus pegang mana? Pegang UU atau perjanjian,” telisiknya.

Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu sudah memiliki pilihan sendiri. “Seharusnya yang dipegang adalah UU,” ujarnya. Artinya, bila persoalan ini dibawa oleh caleg yang merasa dirugikan ke MK, maka upaya ‘penyiasatan’ melalui perjanjian akan sia-sia.